Beginilah Cara Bupati Gunungkidul Hindari Korupsi

Shares

Yogyakarta - Bupati Gunungkidul Badingah mengaku memilih untuk tidak menemui langsung secara pribadi para investor yang akan menanamkan modalnya untuk menghindari transaksi yang tidak diinginkan.

Hal ini disampaikannya terkait maraknya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah di Indonesia.

"Ketika ada investor yang datang saya tidak pernah menemui langsung, mereka harus datang ke perizinan, dan saat paparan tidak hanya saya. Semuanya wajib datang sekda, perizinan, hingga OPD terkait. Mereka paparan tentang apa yang akan dilakukan disini," kata Badingah saat ditemui di kantornya, Selasa (26/9/2017).

Menurut dia, dalam beberapa tahun terakhir, banyak investor yang datang seiring perkembangan pariwisata. Mereka diwajibkan memiliki perizinan lengkap sebelum datang. "Untuk investasi yang besar maka yang bertanggung jawab provinsi," tuturnya.

Dia mengaku telah mengajak anak buahnya untuk mereformasi diri. Salah satunya dengan Pembentukan agen perubahan dan pakta integritas Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 154/KPTS/TIM/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Perubahan Di Lingkungan Pemerintah Daerah tertanggal 18 Juli 2017; dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 204/KPTS/2017 tentang Penunjukan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Daerah,tertanggal 15 Agustus 2017 Pakta Integritas, dan membentuk agen perubahan untuk meminimalisir korupsi.

Apalagi dalam beberapa tahun terakhir banyak daerah yang terlibat korupsi. "Itu menjadi contoh, jangan sampai di sini kejadian. Kami harus antisipasi harus mereformasi birokrasi, berusaha harus menghindari hal yang tidak sesuai (aturan)," katanya.

Sekda Gunungkidul Drajat Ruswandono menambahkan dengan reformasi birokrasi yang dijalankan, Gunungkidul menjadi salah satu daerah yang sering menjadi rujukan daerah lain dan instansi dalam pengelolaan daerah.

-  KOMPAS  -