Anggaran Belanja Pemerintah Naik Sebelumnya Rp2.080,45 Triliun Menjadi Rp2.133,29 Triliun

Shares

Jakarta - Pemerintah memasang target belanja negara sebesar Rp2.204,38 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018. Proyeksi tersebut meningkat dari target belanja dalam APBN 2017 Rp2.080,45 triliun dan dari APBN Perubahan 2017 sebesar Rp2.133,29 triliun. 

Dalam draf Nota Keuangan R-APBN 2018 yang diterima CNNIndonesia.com tercatat, pemerintahan Presiden Joko Widodo meningkatkan belanja untuk pemerintah pusat dari semula Rp1.366,65 triliun dalam APBNP 2017 menjadi Rp1.443,29 triliun. 

Bila dirinci, anggaran belanja pemerintah pusat terbagi atas dua pos, yaitu belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang meningkat menjadi Rp841,08 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp629,21 triliun. 

Sementara itu, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dialokasikan sebesar Rp761,08 triliun. Angka ini justru menurun dari target APBNP 2017 yang mencapai Rp766,33 triliun. Adapun TKDD di tahun ini terbagi untuk anggaran transfer ke daerah sebesar Rp701,08 triliun dan dana desa sebesar Rp60 triliun.

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal melihat, peningkatan belanja pemerintah memang dibutuhkan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi pemerintah. Tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, naik dari tahun ini 5,2 persen. 

Faisal menjelaskan, pemerintah seharusnya tak hanya menaikkan anggaran tapi memperhatikan bagaimana efektivitas belanja negara tersebut. Selama ini menurut Faisal, belum seluruh alokasi belanja dapat terpenuhi sesuai target. 

"Justru tercatat kuartal II 2017 lalu, belanja pemerintah terkontraksi minus 1,93 persen. Itu artinya, besaran anggaran tak selalu menjamin semuanya terpakai dan bisa berdampak pada masyarakat," ujar Faisal kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/8).

Hal ini menurutnya, akan kembali melanjutkan tradisi pola belanja pemerintah seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana realisasi belanja di akhir tahun hanya berkisar di angka 90 persenan. Kondisi tersebut lah menurut yang masih menjadi salah satu kekurangan pemerintah dalam mewujudkan APBN yang kredibel. 

Adapun, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pemerintah menurut dia, tak hanya bisa mengandalkan diri sendiri dari sisi konsumsi pemerintah. Namun, perlu menggerakkan indikator-indikator lain, misal konsumsi masyarakat sehingga perlu kerja keras pula untuk ikut menggairahkan indikator lain.

-  CNN  -