Mentri Kelautan dan Perikanan Klaim Jepang ingin Belajar Pengawasan Sumber Daya Sektor Perikanan

Shares

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menyatakan bahwa Jepang selain memperkuat kerja sama kemaritiman juga ingin belajar pengawasan sumber daya sektor perikanan yang telah dilakukan oleh Indonesia.

"Kami, Jepang, butuh sosok seperti Ibu Susi untuk menghadapi serbuan kapal asing yang masuk ke wilayah Jepang," kata Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Masahisa Sato dalam siaran pers KKP yang diterima di Jakarta, Jumat.

Wamenlu Jepang menyatakan hal tersebut dalam pertemuannya dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti di Jepang, Selasa (22/8).

Dalam pertemuan tersebut, Masahisa Sato mengungkapkan kekagumannya kepada sosok Menteri Susi yang dinilai sangat tegas dan berani mempertahankan kedaulatan laut Indonesia dari tangan asing.

Menurut Masahisa, saat ini perlindungan sumber daya perikanan menjadi isu yang sangat penting bagi Jepang, antara lain mengingat maraknya kapal asing memasuki perairan mereka. 

Untuk itu, mereka ingin belajar cara Indonesia mempertahankan lautnya dengan memberikan dukungan pada pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). 

Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) siap bekerja sama dengan Indonesia dengan melakukan riset untuk proyek pembangunan SKPT di 6 lokasi. 

"Jepang siap bekerja sama dengan Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas usaha Indonesia memberantas IUU Fishing," ucapnya.

Pada pertemuan tersebut, Menteri Susi juga meminta Jepang untuk mendukung "ocean right", yaitu hak di mana sebuah negara dapat berganti pimpinan dan pola pemerintahan, tanpa mengubah dan menghentikan peraturan perlindungan kelautan dan perikanan. 

Di tengah kesulitan beberapa negara pelaku penangkapan ikan secara ilegal memenuhi pasokan kebutuhan ikan di negara mereka, Menteri Susi merasa Indonesia harus meningkatkan kemampuan dalam mengelola perikanan Indonesia, sebelum membuka investasi bagi negara-negara tersebut. 

Tujuannya, ucap Menteri Kelautan dan Perikanan, adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik, agar Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan tanpa terjajah para pencuri ikan. 

"Semoga dengan terwujudnya kerja sama ini, bersama-sama kita dapat menghadapi tantangan ketahanan pangan ke depan. Jika laut tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi permasalahan bagi semua negara," jelas Susi. 

Pada kesempatan tersebut, Menteri Susi juga memaparkan kemajuan yang telah ditunjukkan pengelolaan kelautan dan perikanan di Indonesia beberapa tahun terakhir. 

Untuk pertama kali neraca perdagangan perikanan Indonesia menjadi nomor satu di Asia tenggara, di mana nelayan Indonesia sudah dapat menangkap tuna hingga ukuran 80 kg dalam jarak 1-4 mil.

"Perikanan tangkap naik 11 persen tahun ini. Ikan naik 2 juta ton, sebanyak 20 persen untuk konsumsi masyarakat Indonesia. Indonesia berusaha mengejar konsumsi level target Jepang dengan ukuran ikan 50 kg tahun ini," ungkap Menteri Susi.

Sebelumnya, KKP juga menyatakan bakal memberikan bantuan sebanyak 994 kapal ikan yang penyalurannya dilakukan melalui sekitar 265 koperasi nelayan kepada 130 kabupaten/kota di berbagai provinsi di Indonesia.

-  ANTARA  -