Ingin Sejahtrakan Petani, INDEF Serahkan Harga Beras Kepada Petani

Shares

Jakarta - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai, subsidi yang dialokasikan pemerintah di sektor pertanian jauh dari harapan. Subsidi tersebut dianggap Enny tidak tepat sasaran karena tidak berdampak langsung kepada kesejahteraan petani.

Padahal, dalam dua tahun terakhir meningkat drastis, hingga mencapai lebih dari Rp 30 triliun pada tahun 2017.

“Bahkan total anggaran kedaulatan pangan melonjak hingga mencapai 53,2 persen dari Rp 67,3 triliun di tahun 2014 dan mencapai Rp 103,1 triliun di tahun 2017,” ujar Enny di Kantor INDEF, Jakarta, Kamis (27/7).

Besarnya subsidi di sektor pertanian sendiri ditujukan pemerintah untuk mengendalikan harga beras yang dijual oleh petani. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah justru membatasi petani untuk meraih keuntungan yang lebih besar dengan penetapan harga yang ditentukan pemerintah atau harga pembelian pemerintah (HPP).

Enny pun menganggap pemerintah seakan tidak rela melihat petani, yang notabene merupakan rakyat Indonesia, lebih sejahtera.

“Subsidi input oleh pemerintah untuk petani, ya sudah buat petani. Kalau petani mau jual berapa pun logikanya sudah enggak ada kaitan. Kalau ungkit-ungkit kembali enggak ikhlas dong, kalau harus sesuai permintaan pemerintah,” terangnya.

Selain itu, Enny juga menambahkan, subsidi input yang sejatinya dapat mengurangi beban biaya produksi yang dikeluarkan petani, terbukti tidak menurunkan harga beras di pasaran. Ia pun membandingkan biaya produksi padi di Indonesia yang hampir tiga kali lipat lebih tinggi ketimbang biaya produksi padi di Vietnam.

“Indonesia biaya produksi padi Rp 4.079/kg. Sementara Vietnam hanya Rp 1.679/kg. Jadi wajar apabila petani lebih menjual hasil panen kepada pihak lain kecuali Bulog yang ditunjuk pemerintah menyerap produksi beras,” pungkasnya.

-  AKTUAL  -